Ini Catatan Ketua IAKMI Riau Mengenai ” Uji Kompetensi bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat”.

Sabtu (08/12). Telah berlangsung kegiatan Bincang-Bincang Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Riau dengan tema “Uji Kompetensi Bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh HMKM HTP di Aula STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

Kegiatan ini menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Bapak Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes (Ketua IAKMI Riau) dan Bapak H. Rasul Alim, SKM, M. Kes (Ketua Persakmi Riau). Dan juga dihadiri oleh Bapak Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes selaku Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Sekretaris dan Kemahasiswaan Prodi Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Sekjen ISMKMI periode 2017-2019, Koordinator Wilayah I ISMKMI, Koordinator Daerah Riau ISMKMI.

Peserta Bincang-Bincang Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Riau kali ini diikuti sebanyak sekitar 150 orang, yang berasal dari STIKes Hang Tuah Pekanbaru, STIKes Al-Insyirah, STIKes Payung Negeri dan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Berikut catatan dari Bapak Dr. Nopriadi,SKM,M.Kes ( Ketua IAKMI Provinsi Riau) :

  1. Solusi yang tepat untuk mengakhiri polemik tentang pelaksanaan Uji Kompetensi dan STR untuk SKM adalah diharapkan segenap insan profesi kesehatan masyaraka IAKMI, AIPTKMI dan PERSAKMI perlu segera menyiapkan dan menyepakati konsep pendidikan profesi kesehatan masyarakat sesuai program nasional Kemenkes RI yang membutuhkan tenaga kesmas yg kompeten. Konkritnya adalah menyiapkan FKM di berbagai Universitas dan PSIKM yang ada di STIKes untuk membuka Prodi Profesi Kesmas dengan masa studi 1 tahun (36 SKS) setelah lulus SKM.
  2. Bagi lulusan SKM yang berkeinginan bekerja atau mendafar CPNS di bawah Kemenkes RI, Nusantara sehat dll, sebaiknya mengikuti Uji Kompetensi dan membuat STR supaya dapat memenuhi persyaratan administrasi saat pendaftaran/melamar pekerjaan. Namun jika mau bekerja di instasi lain & swasta yg tidak memerlukan STR maka tidak perlu mengikuti Ukom dan juga tidak perlu STR, jangan dipaksakan.
  3. Saat ini Kita sebaiknya menunggu hasil keputusan Ombudsman RI tentang pelaksanaan Ukom setelah mereka mendengar keterangan dari Kepala BPPSDM Kemenkes RI, Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, Ketua AIPTKMI, Ketua IAKMI dan Ketua PERSAKMI tgl 15 November 2018 lalu. Kemungkinan hasilnya akan disampaikan oleh Ombudsman RI pada tgl 15 Desember 2018.

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *